Prosedur Jual Beli Properti

Prosedur Jual Beli Properti

Melakukan jual beli properti baik berupa tanah maupun rumah tentu saja memiliki prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut bertujuan agar proses jual beli properti dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Prosedur jual beli properti memang cukup rumit, namun harus benar-benar dilakukan agar Anda terhindar dari berbagai permasalahan di kemudian hari.

Jual beli merupakan proses yang bisa menjadikan bukti adanya peralihan hak dari penjual kepada pembeli (menurut undang-undang pokok agraria). Dalam jual beli properti terutama secara tunai ada beberapa prosedur yang harus dilewati.

Prosedur jual beli properti adalah sebagai berikut:

1. Setelah pihak penjual dan pembeli melakukan kesepakatan harga maka prosedur jual beli properti yang pertama adalah dengan menunjukkan bukti kepemilikan properti baik rumah maupun tanah berupa sertifikat rumah atau tanah yang asli, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), AJB (Akta Jual Beli), serta blueprint rumah.

Apabila penjual masih memiliki tanggungan KPR terhadap rumah tersebut maka Anda bisa meminta fotokopi sertifikat yang bisa dipinjam terlebih dahulu di bank yang terkait.

2. Jika pembeli memutuskan untuk melanjutkan transaksi maka penjual bisa meminta DP atau uang muka. Pastikan pembeli mendapatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran DP. Selanjutnya penjual dan pembeli bisa membuat Surat Pengikat Perjanjian Jual Beli (SPPJB) melalui notaris.

3. Pembeli mengurus AJB (Akta Jual Beli). Dalam proses pembuatan AJB harus dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli atau orang yang diberikan kuasa untuk mewakilinya, serta dua orang saksi. Dalam hal ini jika Anda menggunakan jasa notaris maka notarislah yang akan menguruskannya. Akta Jual Beli nantinya bertujuan untuk keperluan balik nama.

4. Untuk mendapatkan AJB, maka penjual harus menyiapkan berkas-berkas berupa IMB, AJB, sertifikat tanah atau rumah, PBB, data pribadi penjual seperti KK dan KTP. Semua berkas tersebut cukup diberikan saja kepada notaris yang telah ditunjuk. Sedangkan biaya notaris ditanggung oleh pembeli.

5. Setelah itu, notaris akan memastikan kebenaran serta keaslian berbagai sertifikat serta surat terkait dengan properti yang diperjual belikan tersebut pada Badan pertahanan Nasional. Jika surat-surat tersebut telah dinyatakan bebas sengketa atau istilahnya bersih maka akan dilakukan tanda tangan bersama antara penjual dan pembeli dengan dihadiri saksi-saksi.

6. Pembayaran harus dilakukan oleh pembeli setelah proses penandatanganan berlangsung. Penjual harus memberitahukan kepada notaris jika pembayaran properti sudah dilakukan secara lunas oleh pembeli. Setelah itu bukti tanda terima terhadap surat-surat kepemilikan properti akan diserahkan kepada pembeli yang selanjutnya akan digunakan untuk mengambil surat asli yang telah berpindah tangan.

7. Prosedur jual beli properti yang terakhir adalah melakukan proses balik nama ke kantor Badan Pertahanan Nasional. Pengurusan balik nama harus dilakukan maksimal tujuh hari kerja setelah AJB ditanda tangani oleh pihak PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Berkas yang harus diserahkan diantaranya surat permohonan balik nama dengan tanda tangan pembeli, AJB dari PPAT, Sertifikat Hak Atas Tanah, Fotokopi KTP pembeli dan penjual, Bukti lunas pembayaran BPHTB dan PPh. Dalam waktu 14 hari, pembeli sudah bisa mengambil sertifikat yang telah balik nama.

Itulah prosedur jual beli properti yang harus Anda lewati untuk melakukan jual beli properti secara sah. Di samping itu, Anda perlu mengetahui biaya tambahan yang harus dikeluarkan dalam proses jual beli properti, diantaranya:

  1. Biaya pengecekan sertifikat oleh kantor pertahanan setempat. Pentingnya pengecekan sertifikat adalah untuk memastikan bahwa sertifikat tidak memiliki catatan blokir, sita, dan sebagainya.
  2. Biaya Akta Jual Beli (AJB). Biaya yang dikenakan oleh PPAT untuk pembuatan AJB adalah sebesar 1% dari jumlah transaksi jual beli properti.
  3. Biaya balik nama.
  4. Biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Pembayarannya dilakukan bersamaan dengan proses balik nama. Besarnya satu per seribu per mill dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).
  5. PPh (Pajak Penghasilan). Besarnya 5% dari biaya transaksi. PPh harus dibayarkan sebelum proses AJB ditandatangani.
  6. BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan).
  7. Biaya jasa notaris.

Demikian informasi mengenai prosedur jual beli properti dan biaya-biayanya. Semoga bermanfaat. Terim akasih.