Inilah Beberapa Jenis Sertifikat Properti Yang Wajib Anda Ketahui

Inilah Beberapa Jenis Sertifikat Properti Yang Wajib Anda Ketahui

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok agraria, ada berbagai jenis sertifikasi rumah yang harus dimiliki oleh warga Indonesia. Jadi, ketika Anda akan membeli properti maka Anda harus tahu beberapa jenis sertifikat properti yang harus dimiliki sebagai bukti kepemilikan properti yang sah.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pemilikan tanah. Sedangkan hak tanah yang diatur dalam UU no. 5 tahun 1960 pasal 16 terdiri dari hak milik (dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik), hak guna usaha (dibuktikan dengan adanya sertifikat hak guna usaha), hak guna bangunan (dibuktikan dengan adanya sertifikat hak guna bangunan), hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak yang lain.

Sedangkan sertifikat properti yang paling umum meliputi SHM (sertifikat Hak Milik), SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), SHSRS (Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun), Surat Girig atau Petok, AJB (Akta Jual Beli), serta Acte Van Eigendom.

Langsung saja bisa Anda simak ulasan mengenai sertifikat properti tersebut satu persatu pada pembahasan di bawah ini:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM)

Sertifikat properti berupa SHM atau Sertifikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan secara penuh terhadap properti yang dapat dialihkan seperti dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya karena memiliki kekuatan hukum yang paling besar. Sebagai sertifikat properti yang paling kuat, maka kepemilikannya tidak akan diakui maupun dicampur tangani oleh pihak lain.

Hak milik bersifat terpenuh, turun-temurun, serta terpenuh bagi seseorang atas suatu tanah selama tanah tersebut masih memiliki fungsi sosial. SHM dapat digunakan dalam proses jual beli maupun dijadikan agunan untuk mengajukan kredit. SHM hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia atau WNI. Sehingga WNA (Warga Negara Asing tidak bisa memiliki tanah yang bersertifikat SHM.

Nama pemilik yang tercantum di SHM merupakan pihak yang sah menurut hukum sebagai pemilik tanah tersebut. Selain itu, tanah dengan sertifikat hak milik memiliki nilai jual yang tertinggi dibandingkan sertifikat lain. Untuk itu, sebaiknya pilihlah tanah dengan SHM jika berniat untuk berinvestasi.

Diantara keuntungan memiliki properti dengan SHM adalah dapat diwariskan, memiliki kekuatan hukum secara penuh, dapat diperjual belikan, dapat dijadikan agunan, tidak ada batasan waktu.

2. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun

Sertifikat properti yang kedua yaitu SHSRS atau sertifikat hak satuan rumah susun. SHSRS merupakan bukti kepemilikan atas rumah vertikal atau rumah susun (apartemen) bagi seseorang yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama.

SHSRS memiliki karakteristik diantaranya hak kepemilikannya bersifat terpisah dan perorangan terhadap satuan rumah susun, ada bagian yang menjadi kepemilikan bersama seperti taman dan lahan parkir di dalam rumah susun (bagian bersama), sistem pembagian bangunan dan tanah dalam satuan unit (strata title) jangka waktunya mengikuti status dari tanah yang dimana apartemen tersebut berdiri, jika tanah yang digunakan memiliki SHM maka apartemen tersebut hanya bisa dimiliki oleh WNI.

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Sertifikat properti yang satu ini merupakan hak bagi seseorang untuk memiliki dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan merupakan miliknya sendiri. Tanah tersebut bisa jadi merupakan milik pemerintah atau tanah milik badan hukum tertentu ataupun milik perseorangan.

SHGB berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal hingga 20 tahun. SHGB juga bisa dimiliki oleh WNI serta badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Properti dengan Sertifikat hak Guna Bangunan biasanya memiliki harga yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan properti dengan SHM, selain itu juga properti hanya digunakan oleh seseorang untuk membuka usaha. SHGB bisa dimiliki oleh warga negara asing.

4. Girig atau Petok

Fungsi dari Girig atau petok adalah untuk menunjukkan penguasaan lahan serta untuk berbagai keperluan perpajakan. Isi dari surat girig atau petok adalah berupa luas tanah, nomor tanah, serta pemilik hak disebabkan adanya jual beli dan waris. Umumnya, surat ini harus disertai dengan surat waris maupun AJB (Akta Jual Beli).

5. Akta Jual Beli (AJB)

AJB merupakan bukti pengalihan hak terhadap tanah karena adanya transaksi jual beli. AJB biasanya diurus oleh pihak penjual bersama dengan pembeli melalui notaris. Akta Jual Beli dibutuhkan dalam proses jual beli untuk melakukan balik nama.

AJB pada tanah dengan SHM adalah yang paling aman, Anda bisa memastikan keaslian dari SHM tersebut ke kantor BPN (Badan Pertahanan Negara).

6. Acte Van Eigendom

Sertifikat properti yang satu ini merupakan bukti kepemilikan tanah sebelum adanya UU no. 5 tahun 1960. Acte Van Eigendom dapat dikonversikan menjadi SHM paling lambat 20 tahun setelah UU agraria diberlakukan.

Demikian 6 sertifikat properti yang perlu Anda ketahui. Sebelum melakukan jual beli maupun berinvestasi properti, sebaiknya Anda meneliti berbagai kelengkapan sertifikat serta jenis sertifikat yang dimiliki properti tersebut. Semoga informasi tersebut bermanfaat.